Sunday, September 7, 2008

MANAJEMEN RESIKO DALAM PENGELOLAAN TATA RUANG KITA : SEBUAH KEBUTUHAN REALISTIS (Belajar dari Kawasan Rawan Banjir Jawa Tengah)

ABSTRAK

Kerusakan pembangunan akibat bencana, alam maupun teknologi, yang mendadak maupun perlahan, bukan saja memberikan pukulan langsung kepada komunitas tetapi juga dampak-dampak tidak langsung. Dampak langsung, seperti yang sering kita lihat misalnya kematian, kerusakan rumah dan infra struktur, gangguan psikologis, dan lain sebagainya. Dampak tidak langsung antara lain hilang atau rusaknya fungsi-fungsi produktifitas, misalnya persawahan, pabrik, jaringan transportasi, jaringan pasar. Lebih lanjut hal ini akan merusak sistem pasar, kemampuan beli dan pertumbuhan ekonomi. Atas kasus-kasus tersebut, perhatian kita terbesar dan berbagai upaya yang kita lakukan merujuk pada tindakan pasca bencana, agar dampak bencana dapat dieliminir. Tetapi bukan melakukan pencegahan. Oleh karenanya ke depan diperlukan upaya-upaya untuk pendugaan dan pencegahan yang lebih di utamakan, sebagai menekankan pendekatan pra-bencana sebagai pengganti pendekatan yang selama ini dipilih : pasca bencana. Pendekatan ini disebut sebagai manajemen pra bencana, atau disebut sebagai manajemen resiko.

Bencana dipahami suatu kondisi, akibat yang terjadi ketika ancaman terbukti mengenai suatu komunitas yang rentan. Resiko merupakan prediksi kondisi / akibat yang akan yang akan terjadi akibat hubungan antara ancaman dan kerentanan tersebut. Pada posisi ini, tingkat resiko bencana berbanding lurus dengan tingkat kerentanan komunitas, sebaliknya berbanding terbalik dengan kapasitas komunitas. Pengelolaan kondisi ini dikenal sebagai manajemen bencana, atau beberapa menyebutnya sebagai manajemen resiko. Manajemen resiko sebenarnya lebih “pas” walaupun belum lazim digunakan di kalangan kawan-kawan yang aktif di urusan perbencanaan.

Bencana sampai saat ini terbukti masih merupakan penyusupan tragis atas proses pembangunan. Bahkan pembangunan yang direncanakan akan batal begitu saja akibat bencana yang datang ini. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita perlu mengkaitkan permasalahan pembangunan dengan bencana. Proses ini perlu dipikirkan, karena mungkin ongkos yang dikeluarkan untuk membayar dampak bencana justru lebih besar dibanding untuk pembangunan itu sendiri. Atau, pembangunan itu sendiri sebenarnya merupakan upaya mereduksi bencana itu. Sebenarnya kondisi tersebut relatif lebih baik, karena sering aktifitas pembangunan kita sebenarnya justru menebar bibit bencana semata, pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Artinya, kita melakukan “seolah-olah” pembangunan, tetapi “sebenarnya” mempertinggi tingkat resiko. Perencanaan ruang yang tepat secara ekologis adalah langkah awal untuk mengendalikan resiko pembangunan.

PENGANTAR

Perimbangan keuangan pusat dan daerah ditetapkan, perbincangan tentang otonomi ternyata cenderung terbatas berkisar mengenai upaya mengelola sumberdaya alam daerah. Sasarannya: menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Kebetulan kedua undang-undang tersebut memang lebih banyak mengatur prosedur bagi hasil, bukan bagi resiko. Pengesahan undang-undang tersebut menyebabkan para esksekutif daerah kaya ingin segera melaksanakan undang-undang itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, agar “merdeka” dalam mengelola sumberdaya alam di daerahnya. Sebaliknya bagi daerah miskin kondisi tersebut dianggap “ancaman” bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus “petaka” yang lebih “nyaman” jika dihindari.

Kondisi bencana gempa bumi di Bengkulu dan lambannya penanganannya merupakan tantangan tersendiri buat otonomi daerah. Karenanya ternyata di sisi ini ada “saling ketidak perdulian” antara pusat dan daerah. Di satu sisi daerah perlu bantuan mendesak, di sisi lain pemerintah pusat menyatakan tidak ada dana khusus untuk penanganan bencana, karena depertemen terkait sudah dihapuskan. Sementara departemen lain cenderung ragu-ragu untuk mengeluarkan dana non bajeter, mengingat banyak kasus pengeluaran dana dengan cara itu di utik-utik keabsahannya. Kondisi ini barangkali memicu kita untuk berfikir dengan lebih bijak perihal pengelolaan sumberdaya sekaligus pengelaolaan bencananya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menyadari betapa besar ketergantungan daerah pada sumberdaya alam (selain sumberdaya hutang, tentunya), maka banyak kalangan memprakirakan otonomi daerah menjadi “ancaman baru” bagi upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Penyebabnya, daerah akan cenderung mengelola sumberdaya alam dengan “mata gelap” : melulu untuk mengejar target pendapatan dengan cepat. Padahal cara ini terbukti telah memunculkan resiko baru. Contoh klasik dari perlakuan “mata gelap” ini adalah pendekatan “menajemen kayu” dalam sistem pengelolaan hutan. Langsung maupun tidak, kebakaran di Pakanbaru saat ini adalah hasil kita “mengelola” hutan. Taman nasional menjadi ladang jagung dan tambang emas itu adalah hasil kita “mengelola” hutan. Kalimantan yang gersang dan Samarinda yang banjir itu, adalah hasil kita “mengelola” hutan juga.

Mengingat resiko tersebut, maka sudah selayaknya diberlakukan perimbangan pemikiran dan perlakuan mengenai perpektif manajemen resiko. Terlepas dari bunyi aturan tentang pengelolaan sumberdaya alam, dalam pelaksanannya terdapat beberapa perpektif. Perspektif pertama, yang diaut oleh sebagian besar dari kita, beranggapan bahwa mengelola sumberdaya alam adalah melakukan usaha-usaha mengeksploitasi alam untuk dimanfaatkan sebagai sumberdaya. Di sini, alam dianggap sebagai sumberdaya melulu. Oleh karena itu, perpektif yang dipakai adalah manajemen (dagang) sumberdaya : mengambil sumberdaya sebanyak-banyaknya, dengan modal sedikit-dikitnya. Perpektif ini menghasilkan kebijakan janggal : dana reboisasi digunakan untuk kepentingan lain. Jika ditinjau dari kerangka ruang dan waktu, maka pola ini merupakan bentuk kegiatan pada kisaran waktu pendek dan ruang yang sempit. Kedua, sebagian kecil dari kita beranggapan bahwa mengelola sumberdaya alam itu adalah melakukan usaha-usaha mengeksploitasi alam agar dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya secara lestari. Di sini, kita menggunakan perspektif “konservasi”, yaitu pemanfaatan lestari. Gampangnya, ini adalah perpektifnya para peternak sapi perah. Mereka berupaya mendapatkan uang dari menjual susu. Bukan dengan cara menjual sapi. Jika ditinjau dari kerangka ruang dan waktu, maka pola ini merupakan bentuk kegiatan pada kisaran waktu lama dan ruang yang sempit.

Tawaran lain adalah pola pengelolaan sumberdaya alam dengan perspektif manajemen resiko (risk management perspective). Dalam kerangka ruang dan waktu, ternyata memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari itu masih mempunyai resiko yang harus diperhitungkan. Ibarat peternak sapi perah tadi. Selain keuntungan susu yang didapatkan, resiko yang harus diterima : bau teletong dan kencing sapi. Adakah resiko itu mengenai tetangga yang tidak memelihara sapi? Dari contoh kecil tersebut, apakah kita tidak sudah waktunya memulai merubah orientasi dan perspektif dalam “mengelola” sumberdaya alam? Memilih tindakan yang jika ditinjau dari kerangka ruang dan waktu merupakan pola yang bekerja pada kisaran waktu panjang dan ruang yang luas. Pengelolaan resiko itu menjadi perlu mengingat masyarakat cenderung hanya memahami batas-batas manfaat, tetapi kurang memahami batas-batas resiko.

BELAJAR DARI DAS TELOMOYO

Kedatangan musim hujan, yang menandai musim tanam telah tiba, mestinya disambut dengan sukacita. Tetapi, mengapa belakangan justru mendatangkan kesedihan? Musim hujan baru saja mulai, tetapi kita sudah “menuai” banjir di sana-sini. Adakah yang salah dalam perilaku komunal kita? Nampaknya, sadar ataupun tidak, ternyata selama ini peradaban kita telah menabur benih banjir.

Banjir terjadi karena adanya simpanan baji aliran masuk dan keluar dari suatu zona bagian sistem DAS (Daerah Aliran Sungai). Yaitu ketika jumlah air yang masuk melampaui kapasitas sungai untuk melakukan penurasan. Hal itu pula yang terjadi terhadap banjir di Kebumen, sebagai bagian dari DAS Telomoyo. Hal serupa juga terjadi pada banjir di Tulungagung dan Mojokerto, sebagai bagian dari DAS Brantas. Simpanan baji dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, kondisi DAS dan khususnya kondisi sungai. Ketika perkembangan peradaban di dalam DAS dan di sepanjang sungai terjadi, maka (penyimpangan) peradaban itu yang bertanggungjawab atas terjadinya banjir tersebut. Peradaban itu yang menjadikan sungai menjadi sempit dan dangkal. Peradaban itu pula yang menjadikan tanah menolak air, sehingga infiltrasi tidak terjadi.

Studi partisipatif terhadap penyebab, respon dan dampak banjir di Jawa Tengah dilaksanakan di DAS Lasem di Jawa Utara dan DAS Telomoyo di Selatan Jawa. Kedaaan geografis yang berbeda pada kedua wilayah tersebut menyebabkan kecenderungan pola banjir yang berbeda pula. Jawa Tengah bagian utara dari hulu ke hilir membentuk morfologi miring landai dan menerus, sehingga sering terjadi banjir bandang. Jawa Tengah bagian Selatan yang secara geografis merupakan daerah miring terjal di bagian hulu dan landai, bahkan cekung di bagian hilir, sehingga pola banjir yang terjadi berupa genangan.

Masyarakat memaknai banjir sebagai meluapnya air dari alir sungai ke sawah, daratan dan atau tambak milik masyarakat. Akhir-akhir ini di Jawa Tengah bagian Selatan cenderung mengalami perubahan signifikan atas pola dan luasan banjir. Banjir berubah dari kecenderungan banjir genangan menjadi banjir bandang. Luasan banjir cenderung bertambah walaupun masih cenderung terjadi pada tempat yang sama, yaitu di daerah tengah dan hilir DAS. Perubahan pola dan peningkatan luasan banjir tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Penurunan luasan dan kualitas hutan di hulu sungai, baik karena konversi maupun perusakan, memberikan konstribusi dalam perubahan pola dan intensitas aliran permukaan sehingga merubah pola meningkatkan intensitas banjir.

Tabel 1 : Kejadian banjir di DAS Lasem Kabupaten Rembang

Tahun

DAS Lasem

Panohan

(hulu)

Sendang Agung

(tengah)

Dasun & Tasiksono

(hilir)

1945

ND

ND

ND

1950

ND

ND

ID

1955

ND

ND

ID

1960 – 1976

ND

ND

ID

1977

ED

SF

SF

1980 – 2000

N

ID

ID

2001

QF

QF

NF

Sumber : PRA masyarakat DAS Lasem

ND Debit sungai normal, tidak terjadi banjir

ID Debit sungai meningkat, tidak terjadi banjir

SF Debit sungai meningkat, hingga terjadi banjir

QF Debit sungai meningkat, hingga terjadi banjir bandang

Peristiwa banjir di DAS Telomoyo maupun DAS Lasem mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu diawali dengan hujan yang deras dalam waktu yang cukup lama terjadi di daerah hulu. Oleh karenanya walaupun intensitas hujan tahunan tidak meningkat begitu besar, namun cukup dapat menjadikan daerah hulu sungai mengalami banjir yang pada akhirnya melanda pula pada daerah di bawahnya. Banjir terjadi hampir pada tiap tahun, dan cenderung mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas

Perubahan terhadap pola penanganan hutan di daerah hulu merupakan awal konstribusi meningkatnya intensitas banjir. Kawasan hutan rusak karena arah kebijakan yang pada ujung-ujungnya perebutan sumber daya hutan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar. Di Jawa selatan, kawasan hutan rusak karena kebijakan yang ujung-ujungnya perebutan sumber daya hutan oleh pemerintah dengan masyarakat sekitar. Perubahan hutan dari hutan jati menjadi hutan produksi pinus memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas banjir, sekaligus tidak memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Jawa utara, perubahan hutan dikarenakan penggundulan hutan oleh Perhutani dan masyarakat. Perubahan politik di negeri ini, membuat dan memungkinkan masyarakat melakukan penggudulan hutan secara tidak terkendali. Hal ini karena euforia penjarahan milik pemerintah rezim Orde Baru, termasuk hutannya.

Banjir yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini mengalami peningkatan intensitas kandungan partikel dalam air. Erosi yang kuat di bagian hulu, akan memperbesar proses sedimentasi di bagian tengah dan hilir, sehingga sungai mengalami pendangkalan danbahkan perubahan / perpindahan alur. Pendangkalan ususnya sungai secara perlahan dan berarti besar atas konstribusi terjadinya banjir. Manajemen lahan dan kondisi tanah, pola tutupan di kawasan penyangga, memberikan konstribusi yang besar atas terjadinya sedimentasi di DAS. Pembukaan hutan akan mengakibatkan proses erosi meningkat dan membawa butiran-butiran tanah yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan sedimentasi di sungai. Erosi dan pendangkalan berakibat pada pelimpasan air yang besar dan dapat menjadikannya banjir bandang, dan atau banjir kiriman pada daerah di bawahnya.

Tabel 2 : Kejadian banjir di DAS Telomoyo Kabupaten Kebumen

Tahun

DAS Telomoyo – Jatinegara

Sampang, Kedungringin & Somagede

(hulu)

Sidamukti & Banyumudal

(tengah)

Sidobunder & Tambakmulyo

(hilir)

< 1945

NR

ID

NR

1945 – 1970

MR

SF

ID

1970 – 1975

MR

ID

ID

1975 – 1980

MR

ID

ID

1980 –1989

MR

QF

SF

1990 – 2000

MR

SF

ID

2001

MR

QF

SF

Sumber : PRA DAS Telomoyo ( Sub DAS Jatinegoro dan Sub DAS Telomoyo)

NR Tidak terjadi perubahan alur sungai

MR Terjadi perubahan alur sungai

ND Tidak terjadi banjir

ID Peningkatan debit air di sungai

QF Terjadi banjir bandang

SF Debit sungai meningkat secara perlahan hingga banjir

Gundul, apapun penyebabnya jelas menjadikan tanah mudah tererosi dan longsor. Erosi kuat dan longsor yang terjadi di hulu DAS Telomoyo bukan hanya menghasilkan lumpur, tetapi juga tonggak dan batang pohon. Erosi di bagian hulu ini, dalam kondisi normal menjadikan saluran di hilir menjadi dangkal dan tidak berfungsi optimal. Di Sidabunder misalnya, 6 sungai yang membelah desa, tiga diantaranya Sungai Karangmalang, Sungai Gawe, dan Sungai Gombong sudah mati, sementara Sungai Bulupayung mengalami pendangkalan. Pada kondisi anomali maka hasilnya akan menutup saluran.

Peningkatan intensitas banjir juga dipengaruhi oleh petutupan reservoir-reservoir alamiah oleh pengalihan pemanfaatan lahan serta ketidaktepatan kebijakan pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS cenderung tidak memperhatikan karakteristik sungai, dan kebutuhan masyarakat sekitar DAS atas sungai. Pola manajemen sungai yang telah dimiliki masyarakat cenderung ditinggalkan. Hal ini berakibat menurunnya rasa memiliki masyarakat atas sungai yang berada di sekitarnya.

Selain penggantian vegetasi berdaun lebar dengan berdaun jarum yang menjadikan besarnya pelimpasan, beberapa kesalahan kebijakan juga memicu terjadinya banjir. Pembangunan waduk, pembuatan jembatan, dan perawatan alur sungai. Waduk merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan banjir. Namun demikian banyak kajian yang mengarah kepada tidak efektifitnya pembangunan waduk di Indonesia. Kandungan sedimentasi yang tinggi di menyebabkan umur waduk dan kapasitas waduk semakin kecil, dan bahkan tidak berfungsi. Tingkat sedimentasi di waduk tidak terlepas dari kebijakan pengolahan lahan di bagian hulu waduk dan daerah disekitarnya. Kesalahan pola tanam dan pemilihan jenis tanaman pada pengusahaan pertanian dan perhutanan akan berakibat buruk pada umur waduk. Pemilihan vegetasi pengutanan selama ini terbukti tidak mendukung keberadaan waduk.

Tabel 3 : Pola pengelolaan kawasan hutan di hulu

Tahun / periode

Rezim Politik

Perubahan yang terjadi pd hutan

1930 -an

Belanda

  • Hutan boleh dikelola oleh masyarakat, tetapi harus menanami dengan pohon jati.

  • Hutan hampir 100% masih rapat

  • Hak-hak pesanggem dibayar dengan tertib

  • Kontrol pihak kehutanan sangat ketat.

1942 -an

Jepang

  • Pencurian oleh penduduk secara terbatas

  • Pesanggem mulai tidak dibayarkan

Kontrol pihak kehutanan cenderung lemah

1965 -an

Orde Lama

  • Hutan 80 % masih lebat

  • Pencurian kayu secara terbatas, tetapi frekwensi meningkat.

  • Pesanggem mulai tidak dibayarkan

1970 –an

Orde Baru

  • Hutan mulai berkurang hingga tinggal 65%

  • Pesanggem tidak dibayarkan

  • Pesanggem diganti dengan imbalan kayu hutan

  • Penjarahan (semi legal) mulai meluas

  • Rasa memiliki hutan mulai pudar

  • Ongkos pesanggem diganti pupuk kimia

1998 -an

Orde Reformasi

  • Penjarahan massal dan terang-terangan oleh oknum perhutani & masyarakat

  • Kekecewaan sistim pesanggem memuncak

  • Hutan tinggal 20% kelebatannya

2000 – sekarang

Orde sekarang

  • Hutan 100% gundul

  • Masyarakat makin sinis : hutan masih asri katanya

Pemilihan tipe, jenis, jarak dan lokasi penempatan pondasi jembatan akan mempengaruhi kapasitas sungai dalam mengalirkan air. Ini berakibat pada penyempitan alur, sehingga air tertahan dan meluap pada satu titik. Penambahan pondasi ini menyebabkan alur sungai menjadi sempit dan terjadi percepatan aliran yang mengakibatkan lonsoran pada tebing-tebing sungai, implikasikanya tanggul yang ada di sungai jebol. Sketsa di bawah ini memperlihatkan perubahan tersebut. Perawatan alur sungai bisa menjadi penyebab, apabila dalam penerapannya, baik teknologi, perlakuan dilapangan maupun konsep dasar perawatannya salah dan tidak memeperhatikan karakteristik sungai. Tindakan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah justru membuat masalah di kemudian hari.

Tabel 4 : Kecenderungan perubahan komponen lingkungan DAS Telomoyo bagian hulu

Komponen

< 1945

1945 – 1975

1975 – 1998

1998 – Sekarang

Hutan

Heterogen

Jati

Pinus

Sisa pinus

Mata air

Banyak

Sedang

Sedikit

Sedikit

Telaga

Banyak

Sedikit

Habis

Habis

Sungai

Sempit

Sempit

Dalam & lebar

Dalam & lebar

Sedimentasi

Tidak ada

Sedikit

Banyak

Banyak

Gerakan tanah

Tidak ada

Sedikit

Banyak

Banyak sekali

Sawah

Luas

Luas

Sempit

Sempit

Ladang

Sempit

Sedang

Luas

Luas

Perawatan alur sungai ini meliputi pengerukan, pembuatan tanggul, peguatan tanggul, penyudetan sungai, pelurusan sungai dan sebagainya. Pengerukan sungai bukanlah pilihan terbaik dalam penanganan DAS. Pengerukan merupakan upaya sia-sia jika tingkat sedimentasi tinggi. Mahalnya pembiayaan pengerukan ini banyak menjadi alasan utama, sementara itu pengerukan sungai oleh masyarakat secara mandiri terkadang tidak mendapatkan respon dari pemerintah, bahkan dilarang. Peninggian tanggul merupakan upaya lain untuk menanggulangi banjir, namun demikian dalam peninggian tanggul perlu dilakukan dengan cermat. Pencermatan terhadap material bahan tanggul harus berdasarkan karakteristik sungai yang ada. Banyak kasus, tanggul jebol karena material tanggul terkikis oleh aliran sungai dan akhirnya tidak mampu lagi menahan debit banjir yang terjadi. Kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi jika penguat tanggul dilakukan dengan menggunakan pohon-pohon alamiah. Bakau atau nipah misalnya, jauh lebih efekti digunakan sebagai penguat tanggul. Acap kali pemilihan pohon-pohon alamiah sebagai tanggul tidak di sarankan oleh perencana, karena akan membutuhkan perawatan yang besar bagi pemerintah, terutama dari segi pengelolaannya atau perawatan terhadap pohon-pohon tersebut. Pandangan demikian sangat berbeda sekali dengan masyarakat, justru masyarakat melihat pohon alamiah akan cukup menahan tanggul dari gerusan air

Pembuatan sungai baru sebagai sarana mengurangi debit sungai lama merupakan persoalan delematis. Salah satu sisi dapat mengurangi volume debit banjir dari daerah tersebut, sisi lain juga menjadikan permasalahan baru. Pelurusan sungai, menyebabkan percepatan air di alairan sungai semakin besar, akibatnya terjadi penggerusan yang luar biasa terhadap tebing sungai. Pada akhirnya menimbulkan sedimentasi yang besar terhadap alur sungai. Bangunan-bangunan air bisa menyebabkan persoalan di kemudian hari, hal ini juga berkaitan dengan teknologi, lokasi dan model yang di buat, terlebih persoalan perawatan bangunan-bangunan itu lebih lanjut. Masalah besar dalam perawatan sungai adalah tidak sinkronnya persoalan antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaannya di lapangan cenderung tidak ada pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik proyek. Kondisi bisa disebabkan oleh berbagai sebab : pemerintah yang “terbeli”, kapasitas pemerintah rendah, maupun masyarakat tidak peduli.

Tabel 5 : Keberadaan Tanaman Penguat terhadap penguatan tebing sungai

1960-an

1970-an

1980-an

1990-an

2000-an

Pohon Nipah

OOO

OOO

OOO

O

O

Tanggul jebol/rusak

-

-

O

OO

OO

Sumber; PRA Masyarakat Tambak Mulyo dan Jladi Kabupaten Kebumen 2001

Di beberapa titik, banjir dipicu oleh penyempitan alur karena kebijakan pembangunan yang tidak pas. Kebijakan meningkatkan kapasitas jembatan dan jalan untuk kepentingan investasi pembangunan pabrik semen Gombong misalnya, telah menyebabkan penyempitan alur sevara vertikal dan horizontal. Peningkatan kapasitas jembatan yang melintasi Sungai Jatinegara dengan cara melakukan penambahan tiang penyangga, justru menjadikan sungai lebih berfungsi sebagai penangkap sampah dibanding saluran air.

Tidak berfungsinya bendungan Sempor sedikit banyak juga berpengaruh pada kondisi banjir ini. Setidaknya, karena pendangkalannya yang luar biasa, bendungan Sempor ibarat menjadi macan ompong dalam perannya ikut menanggulangi banjir. (Pada waktu yang berbeda, keompoingannya itu termasuk fungsinya sebagai pencatu air bagi sawah teknis di sekitar Gombong).

Banjir akan akan semakin meluas ke wilayah selatan dan akan terjadi di hilir jika banjir terjadi pada tanggal laut pasang dan musim maruk (bahasa lokal untuk istilah anomali pasang maksimum karena musim angin timur). Pada kondisi laut pasang dan maruk maka arus laut yang masuk sampai 2 kilometer ke arah darat, akan menambah beban sungai dan tanggul. Kerentanan akan banjir di wilayah selatan ini akan semakin besar dengan kecenderungan kebijakan dan masyarakat yang membersihkan tangul dari berbagai vegetasi penahan.

Banjir selama ini cenderung diterima apa adanya, sebagai sebuah takdir. Saat banjir terjadi, hampir seluruh aktor mencurahkan tenaga dan pikiran untuk melakukan tindakan gawat darurat bagi korban banjir. Selanjutnya, kita disibukkan berbenah melakukan rehabilitasi maupun rekontruksi. Berbagai penanganan banjir yang terlah kita lakukan jelas sesuai dan bukan tanpa alasan. Kita melakukan tindakan darurat karena memang begitu banyak korban yang memerlukan pertolongan. Kita perlu melakukan rehabilitasi dan rekontruksi berbagai infrastruktur yang rusak oleh banjir, agar bisa menjalankan rutinitas hidup kita secara normal. Dan, siklus itu selalu kita lakukan.

Ketika banjir, kita juga mempunyai dan diingatkan atas berbagai angan-angan dan rencana-rencana (yang tertunda). Atas banjir kebumen pemerintah daerah merencanakan pembenahan sistem saluran dalam DAS Telomoyo. Sayangnya, “bantuan” senilai 70 milyar tersebut mempersyaratkan pengorbanan masyarakat yang sangat besar : pindah tempat.

TRANSFORMASI MANAJEMEN TATA RUANG

Betulkah semua yang kita rencanakan dan lakukan tersebut merupakan yang terbaik dan yang seharusnya kita lakukan? Dalam jangka pendek, barangkali ya. Namun nampaknya langkah-langkah tersebut belum cukup mampu untuk menyelesaikan akar permasalahan. Banjir masih akan berulang dari tahun ke tahun. Selain melakukan hal-hal tersebut, kita perlu berfikir dan melakukan “hal lain” secara paralel agar akar permasalahan banjir dapat dipecahkan lebih tuntas.

Kita perlu memulai menggeser paradigma banjir. Kecenderungan kita melihat banjir secara fatalisme dan takdir semata. Banjir bukan juga cuma karena hujan. Tetapi juga karena pikiran dan perilaku kita. Penanganan banjir bukan semata sebagi sebuah respon dan dilakukan dalam bentuk-bentuk tindakan relief dan darurat. Lebih lanjut, pengelolaan banjir cenderung dilakukan dengan pendekatan “akibat”. Banjir perlu dipandang sebagai sesuatu bisa dikelola yang penuh harapan. Pengelolaan banjir perlu direncanakan dan dilakukan secara multi disiplin yang berorientasi pada upaya-upaya dengan pendekatan “sebab”. Artinya, lakukan upaya-upaya pencegahan, sebelum melakukan pengurangan dampak.

Penanganan banjir dengan pendekatan “sebab” secara moral bukan saja urusan komunitas terkena banjir, tetapi juga urusan komunitas di luarnya : di hulu DAS, atau bahkan di luarnya sama sekali : para penentu kebijakan. Pada posisi ini para penentu kebijakan (kehutanan, ekskutif, legeslatif) merupakan kunci awal yang penting. Mereka bisa mulai mengkaji kembali berbagai kebijakan-kebijakan yang ternyata ikut “menebar benih” bajir, dan membatalkannya demi moral.

Kita perlu introspeksi, apakah peradaban kita justru menebar benih banjir, sehingga orang lain yang memanen. Artinya, apakah pikiran dan perilaku kita menjadikan orang lain rugi? Jika jawabnya ya, maka kita perlu reorientasi peradaban kita. Sebaliknya, kita bisa introspeksi atas peran kita sehingga dalam mencegah dan meminimalkan dampak banjir. Pada akhirnya, jika kita semua akan berfikir ulang pada setiap perlakuan dalam peradaban kita. Insyaallah, kita tidak menyemai benih banjir. Bukankah kita komunitas orang beradab?

Banjir sebagai fenomena sosial tidak akan muncul begitu saja, tetapi sangat berhubungan dengan kapasitas komunitas. Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi-kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (unsave conditions) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan-tekanan dinamik, baik internal maupun eksternal (dynamics presures). Dinamika-dinamika internal tersebut bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi karena terdapat akar permasalahan (root causes) yang menyertainya, baik secara internal maupun eksternal.

Kawasan banjir secara umum mempunyai beberapa kerentanan dan kondisi tidak aman, karena (1) kawasan terletak di dataran rendah dan cekungan, (2) praktek pengelolaan banjir secara sporadis dan sektoral, (3) ketergantungan masyarakat atas komponen sumberdaya hutan yang tinggi. (4) organisasi masyarakat di bidang manajemen bencana tidak ada, (5) masyarakat dominan petani dengan pendapatan rendah, (6) institusi manajemen bencana di tingkat lokal tidak berjalan dengan baik,

Kondisi tidak aman dan kerentanan tersebut di atas dipicu oleh faktor-faktor penekan dinamis. Studi ini mengidentifikasikan beberapa faktor penekan dinamis yaitu (1) perkembangan populasi yang cepat, (2) kebijakan dan praktek pengelolaan hutan yang sektoral, berorientasi sesaat, dan tidak peka permasalahan lingkungan, (3) kebijakan dan praktek pengelolaan tata ruang DAS yang sektoral, berorientasi sesaat dan tidak peka permasalahan lingkungan, (4) hubungan saling asing antar kelompok masyarakat, serta (5) keterbatasan sumberdaya pemerintah dalam manajemen bencana.

Faktor penekan dinamis tersebut terjadi karena ada beberapa akar permasalahan, yaitu (1) perspektif manajemen resiko / bencana tidak diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya, (2) manajemen bencana tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat dan pemerintah, (3) tidak ada kebijakan manajemen bencana yang utuh.

Penanganan banjir secara menyeluruh, baik melalui mengurangi dampak maupun menghilangkan penyebab banjir, bukan pekerjaan yang sederhana. Para pelaku banjir perlu melakukan transformasi manajemen bencana secara menyeluruh dan sinergis, baik secara struktural maupun proses. Individu, keluarga, komunitas dan unit sosial yang lebih tinggi, maupun pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan transformasi perilaku, kebijakan, hukum dan institusi. Direkomendasikan para pihak melakukan penanganan banjir dengan mereduksi kerentanan dan kondisi tidak aman, tekanan-tekanan dinamis dan akar permasalahan.

Mengacu pada kerentanan yang ada, reduksi kerentanan dapat dengan cara (1) meningkatkan kapasitas individu, keluarga dan komunitas dalam melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap tipologi kawasan yang rendah dan cekung, (2) membangun praktek pengelolaan banjir secara terprogram, menyeluruh, multi pihak (stakeholder) dan berbasis pada kebutuhan, (3) meningkatkan keanekaragaaman aset dan sumberdaya masyarakat, (4) membangun organisasi masyarakat di bidang manajemen bencana, (5) membangun keaneka-ragaman produksi dan sumber pendapatan masyarakat, (6) membangun institusi manajemen bencana di tingkat lokal.

Mengacu pada faktor-faktor penekan dinamis yang ada, maka reduksi faktor penekan dapat dengan cara (1) membangun kebijakan dan praktek pengaturan kelahiran, (2) membangun kebijakan dan praktek pengelolaan sumberdaya hutan yang peka lingkungan, tidak berorientasi sesaat, adil dan mutualis. (3) membangun kebijakan dan praktek pengelolaan tata ruang DAS yang peka permasalahan lingkungan, holistik, dan tidak berorientasi sesaat (4) memperkuat hubungan antar keluarga, dan unit sosial di atasnya di dalam wilayah DAS (5) membangun kebijakan, praktek dan institusi manajemen bencana secara utuh di tingkat pemerintah daerah.

Pada akhirnya yang diperlukan adalah kemampuan dan keseriusan masyarakat dan pemerintah menerapkan perspektif manajemen resiko / bencana dalam setiap kebijakan dan praktek pengelolaan sumberdaya. Hal tersebut baru bisa diwujudkan apabila masyarakat dan pemerintah memahami manajemen bencana secara utuh. Dan akhirnya, marilah banjir ini kita tangani secara selaras dan sinergis. Bangunan keselarasan antara penanganan sebab dan dampak masih diperlukan, selama banjir itu hadir. Oleh karena itu, upaya-upaya strategis penguatan kapasitas dalam meminimalkan dampak, membangun cadangan pangan, penganekaragaman sumber produksi, penganekaragaman sumber pemasukan, membangun jaringan dukungan sosial, serta adaptasi pasca kejadian, masih diperlukan.

Mengingat kebutuhan tersebut untuk masyarakat, dan akan di rasakan langsung oleh nyat, maka menempatkannya sebagai subyek pengelolaan banjir merupakan kebutuhan mendasar. Masyarakat terlibat dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi. Misalnya, pola-pola pemikiran lokal dengan ilmu titennya dapat digunakan sebagai pertimbangan perencanaan, penanganan dan pencegahan banjir pasca banjir.

DAFTAR BACAAN

Blaikie, Piers, at al, 1994, At Risk : Natural Hazard, peoples’s Vulnerability, and Disaster, Routledge Publishing, London

Carter, W.N., 1992, Disaster Management : A Disaster Manager’s Handbook, Asian Development Bank, Manila

Khan, AM. & Suryanata, K.,1994, A Review of Participatory Research Techniques for Natural Resources Management,Ford Foundation Southeast Asia Regional Office, Jakarta.

Kotze, A & Holloway, A., 1996, Reducing Risk : Participatory Learning Activities for Disaster Mitigation in Southern Africa, University of Natal

Maskrey, A., 1989, Disaster Mitigation, A Community Based Approach, Oxfam Print Unit, London.

Paripurno, ET. & Tim Studi Banjir Jawa Tengah, Laporan Penyebab, Dampak dan Respon Banjir Jawa Tengah, OXFAM Great Britain Indonesia Office, Yogyakarta

Paripurno, ET., 1999, Penerapan PRA untuk Manajemen Bencana, KAPPALA Indonesia – OXFAM Great Britain Indonesia Office, Yogyakarta

Rietbergen, J & Narayan, D., 1997, Participatory Tool and Techniques : A Resource Kit for Participation and Sosial Assessment, Environment Departement – World Bank

Posted by Paripurno in 06:30:51
Comments

Comments are closed.